Ramardi, Fahdil (2026) Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal (Thrifting) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.
|
Text
301221010002_Fahdil Ramardi_01-Cover_Abstak_Pengesahan.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
301221010002_Fahdil Ramardi_02-Pendahuluan.pdf Download (601kB) |
|
|
Text
301221010002_Fahdil Ramardi_03-Bab1.pdf Download (480kB) |
|
|
Text
301221010002_Fahdil Ramardi_04-Bab2.pdf Download (469kB) |
|
|
Text
301221010002_Fahdil Ramardi_05-Bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB) |
|
|
Text
301221010002_Fahdil Ramardi_06-Bab4.pdf Download (245kB) |
|
|
Text
301221010002_Fahdil Ramardi_07-Pustaka_Lampiran.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
Bukti Lulus Turnitin Fahdil Ramardi.pdf Download (26MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (thrifting) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang impor dan peredarannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal masih menghadapi berbagai hambatan sehingga perlu dikaji hambatan dan upaya penegakan hukumnya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) bagaimana penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (thrifting) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan; 2) apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum; dan 3) apa upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Bea Cukai Tembilahan, pedagang, dan tengkulak pakaian bekas impor serta penyebaran kuesioner kepada responden. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan belum berjalan secara optimal karena praktik perdagangan masih berlangsung meskipun telah dilakukan patroli, pengawasan, dan penindakan; 2) hambatan penegakan hukum meliputi kesulitan membuktikan asal barang, tingginya permintaan masyarakat, faktor ekonomi pelaku usaha, jaringan distribusi melalui tengkulak, serta terbatasnya sosialisasi; dan 3) upaya yang dilakukan meliputi patroli, pengawasan, penindakan, serta perlunya peningkatan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, dan penyediaan alternatif usaha bagi masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Hukum, Praktik Perdagangan, Thrifting, Bea Cukai |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nilam Sari |
| Date Deposited: | 23 Sep 2026 01:29 |
| Last Modified: | 23 Sep 2026 01:29 |
| URI: | http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1173 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
