Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Keterbatasan Konstitusional Berdasarkan Uud 1945

Ramadhani, Mhd (2026) Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Keterbatasan Konstitusional Berdasarkan Uud 1945. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

	Text 301221010058-Mhd Ramadhani-00-Awal.pdf Download (783kB)
	Text 301221010058-Mhd Ramadhani-01-Bab1.pdf Download (1MB)
	Text 301221010058-Mhd Ramadhani-02-Bab2.pdf Download (647kB)
	Text 301221010058-Mhd Ramadhani-03-Bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 301221010058-Mhd Ramadhani-04-Bab4.pdf Download (325kB)
	Text 301221010058-Mhd Ramadhani-06-Akhir.pdf Download (867kB)
	Text SKRIPSI MHD. RAMADHANI Ilmu Hukum 33%.pdf Download (14MB)

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang dibentuk pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari penguatan sistem demokrasi dan mekanisme checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran DPD diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi daerah dalam proses pembentukan undang-undang serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya kewenangan DPD masih bersifat terbatas karena ketentuan konstitusional hanya memberikan fungsi pengajuan, pertimbangan, dan pengawasan tertentu tanpa kewenangan pengambilan keputusan akhir sebagaimana dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai efektivitas kedudukan dan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan berdasarkan UUD 1945, mengkaji keterbatasan konstitusional yang dimiliki DPD beserta implikasinya terhadap efektivitas kelembagaan, serta merumuskan konsep ideal kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum mencerminkan prinsip bikameral yang kuat karena kewenangan legislasi dan pengawasannya masih terbatas. DPD tidak memiliki kewenangan ikut menetapkan undang-undang secara penuh, sehingga fungsi representasi daerah belum berjalan optimal. Keterbatasan konstitusional tersebut berdampak pada lemahnya efektivitas DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah serta menciptakan ketimpangan relasi kelembagaan dengan DPR. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan DPD melalui reformulasi konstitusional dan legislasi agar DPD memiliki peran yang lebih signifikan dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan pemerintahan guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, representatif, dan berkeadilan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Kedudukan, Kewenangan, Dewan Perwakilan Daerah, Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nilam Sari
Date Deposited:	23 Sep 2026 03:07
Last Modified:	23 Sep 2026 03:07
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1176

Actions (login required)

View Item