Frendinata, Frendinata (2026) Kekosongan Hukum Pengaturan Ketertiban Perdagangan Pakaian Bekas dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun. 2023). Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.
![[thumbnail of 301201010028_FRENDINATA_01_COVER_ABSTAK_PENGESAHAN.pdf]](https://repository.unisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png "301201010028_FRENDINATA_01_COVER_ABSTAK_PENGESAHAN.pdf") |
Text
301201010028_FRENDINATA_01_COVER_ABSTAK_PENGESAHAN.pdf Download (1MB) |
|
Text
301201010028_FRENDINATA_02_PENDAHULUAN.pdf Download (398kB) |
|
Text
301201010028_FRENDINATA_03_BAB1.pdf Download (600kB) |
|
Text
301201010028_FRENDINATA_04_BAB2.pdf Download (586kB) |
|
Text
301201010028_FRENDINATA_05_BAB3.pdf Restricted to Repository staff only Download (562kB) |
|
Text
301201010028_FRENDINATA_06_BAB4.pdf Download (336kB) |
|
Text
301201010028_FRENDINATA_07_PUSTAKA.pdf Download (425kB) |
|
Text
SKRIPSI Frendinata Ilmu Hukum.27%.pdf Download (15MB) |
Abstract
Penelitian ini menganalisis fenomena vacuum of norm (kekosongan hukum) dalam pengawasan dan penertiban perdagangan pakaian bekas impor (thrifting) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum. Ketidakpastian norma timbul akibat ketiadaan ketentuan eksplisit (lex lata) yang mengornamentasi mekanisme operasional pengawasan, kriteria pelanggaran komoditas, dan skema sanksi administratif secara berjenjang di tingkat daerah. Melalui pendekatan yuridis-normatif berbasis analisis deskriptif-kualitatif, temuan penelitian mengonfirmasi bahwa kekosongan norma terjadi karena orientasi regulasi yang mendominasi hanya terbatas pada penataan ruang ketertiban umum (spatial order), tanpa mengintegrasikan rezim hukum kepabeanan dan perdagangan barang terlarang. Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan delegasi kewenangan (delegated authority) daerah dalam urusan perdagangan luar negeri, inkonsistensi perancangan naskah akademik, serta pertimbangan keberlanjutan ekonomi sosiologis masyarakat lokal. Dampak dari kekosongan norma tersebut bermuara pada marjinalisasi kepastian hukum dan ketiadaan dasar hukum (legitimacy of action) bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengintervensi peredaran pakaian bekas. Sebagai rekonstruksi hukum, penelitian ini merekomendasikan formulasi norma eksplisit atau klausul integratif (integrative clause) dalam revisi Perda yang mengatur mekanisme kordinasi lintas sektoral, pembagian kewenangan pengawasan, dan sinkronisasi sanksi administratif yang terukur.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kekosongan Hukum,Perdagangan Pakaian Bekas, Perspektif Kepastian |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nilam Sari |
| Date Deposited: | 25 Sep 2026 04:19 |
| Last Modified: | 25 Sep 2026 04:19 |
| URI: | http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1218 |
Actions (login required)
 |
View Item |