Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Karbon Biru Pada Ekosistem Mangrove Berdasarkan Uu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Istiqomah, Nurul (2026) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Karbon Biru Pada Ekosistem Mangrove Berdasarkan Uu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

	Text 301221010005_Nurul_01_Cover_Abstrak_Pengesahan.pdf Download (6MB)
	Text 301221010005_Nurul_02_Pendahuluan.pdf Download (1MB)
	Text 301221010005_Nurul_03_Bab1.pdf Download (585kB)
	Text 301221010005_Nurul_04_Bab2.pdf Download (566kB)
	Text 301221010005_Nurul_05_Bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (587kB)
	Text 301221010005_Nurul_06_Bab4.pdf Download (304kB)
	Text 301221010005_Nurul_07_Pustaka_Lampiran.pdf Download (1MB)
	Text TURNITIN NURUL ISTIQOMAH FH 21_.pdf Download (24MB)

Abstract

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang memiliki ekosistem mangrove terluas di Provinsi Riau dan berpotensi besar dalam pengembangan karbon biru (blue carbon) sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari regulasi, kelembagaan, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru pada ekosistem mangrove berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 2) Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru pada ekosistem mangrove sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan penarikan Kesimpulan dari umum kekhusus yang disebut dengan Deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru melalui fungsi perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan rehabilitasi ekosistem mangrove. Peran tersebut dilakukan melalui dukungan terhadap program perhutanan sosial, konservasi mangrove, serta sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional terkait perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon. Namun pelaksanaannya belum optimal karena belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur karbon biru, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan pendanaan, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan tata kelola karbon biru yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Pemerintah Daerah, Karbon Biru
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nilam Sari
Date Deposited:	02 Oct 2026 03:40
Last Modified:	02 Oct 2026 03:40
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1362

Actions (login required)

View Item