Rio Wijaksono, Handi (2026) Perlindungan Hukum Perdata Hak Atas Tanah Masyarakat terhadap Pengelolaan Lahan Oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang. Jurnal Das Sollen, 12 (01). ISSN 2580-2003
Preview |
Text
PERLINDUNGAN+HUKUM+PERDATA+HAK+ATAS+TANAH+MASYARAKAT+TERHADAP+PENGELOLAAN+LAHAN+OLEH+PT+AGRINAS+PALMA+NUSANTARA+(PERSERO)+DI+DESA+KEMBANG+MEKAR+SARI,+KECAMATAN+KERITANG.pdf Download (546kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini menganalisis konflik agraria di Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Secara historis, lahan produktif seluas 350–390 hektare secara de facto dikuasai masyarakat sebelum tahun 1997, mengingat PT Agroraya Gematrans hanya mengantongi Izin Lokasi Nomor 19/IL/59-65.ZF.ZL/X.97. Penguasaan fisik tersebut diperkuat skema plasma Koperasi Cita Harapan di bawah PT Agro Sarimas Indonesia sejak tahun 2007, namun berubah drastis pasca-terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Masalah berfokus pada hambatan struktural sengketa dan legalitas klaim sepihak korporasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Secara yuridis, ketiadaan HGU selama tiga dekade mempertegas bahwa penguasaan fisik beriktikad baik (bezit) masyarakat wajib diprioritaskan hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris untuk membedah rumitnya legalitas di lapangan. Faktanya, implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 bersama Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja justru mengalihkan pengelolaan lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dengan mengabaikan kewajiban pemulihan hak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Sebagai solusi, penelitian merekomendasikan mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) sebagai instrumen korektif Reforma Agraria. Penelitian menyimpulkan bahwa penertiban kawasan hutan harus diterapkan sebagai instrumen keadilan agraria, bukan alat legalisasi pengambilalihan tanah rakyat oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), sehingga hak perdata atas penguasaan fisik tanah yang sah wajib diutamakan secara hukum.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Konflik Agraria, Hak atas Tanah, Perlindungan Hukum |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nilam Sari |
| Date Deposited: | 06 Oct 2026 01:44 |
| Last Modified: | 06 Oct 2026 01:44 |
| URI: | http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1390 |
Actions (login required)
 |
View Item |