Zaini, Mhd. (2026) Implementasi Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 Dalam Pengisian Jabatan Sekretaris Desa. Journal of Innovative and Creativity, 6 (2). ISSN 2962-570X
Preview |
Text
2991.+ID+13150+Zaini+51255-51260.pdf Download (213kB) | Preview |
Abstract
Sekretaris Desa memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam bidang tata usaha, keuangan, dan perencanaan pembangunan. Kekosongan jabatan Sekretaris Desa yang berlangsung melampaui tenggat waktu yang ditentukan menim bulkan persoalan hukum karena berpotensi bertentangan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis im plementasi norma hukum yang termuat dalam Peraturan Bupati tersebut dalam pengisian jabatan Sekretaris Desa, mengidentifikasi faktor-faktor normatif yang menyebabkan tidak optim alnya pelaksanaan ketentuan tersebut, serta menganalisis im plikasi hukum dan administratif dari kekosongan jabatan Sekretaris Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan bahan hukum prim er, sekunder,dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis) dengan pola penarikan kesim pulan deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2022 telah mengatur secara rinci mekanisme, tenggat waktu, dan prosedur pengisian jabatan Sekretaris Desa, termasuk penunjukan pelaksana tugas pada saat terjadi kekosongan, terdapat sejumlah kelemahan normatif, antara lain ketiadaan rumusan sanksi yang tegas atas keterlambatan pembentukan panitia seleksi, lemahnya norma pengawasan berjenjang, serta tumpang tindih pengaturan kewenangan antara Kepala Desa, Camat, dan Bupati. Kelemahan tersebut berpotensi menim bulkan ketidakpastian hukum dan menghambat prinsip tatakelola pemerintahan desa yang baik
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Peraturan Bupati, Sekretaris Desa |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nilam Sari |
| Date Deposited: | 06 Oct 2026 03:58 |
| Last Modified: | 06 Oct 2026 03:58 |
| URI: | http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1399 |
Actions (login required)
 |
View Item |