Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Des) dalam Perspektif Demokrasi Lokal Studi di Desa Terusan Kempas

Maisun, Surya Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Des) dalam Perspektif Demokrasi Lokal Studi di Desa Terusan Kempas. Journal of Innovative and Creativity. ISSN 2776-771

[thumbnail of 2107.+ID+13254+Surya+43303-43315.pdf]
Preview
Text
2107.+ID+13254+Surya+43303-43315.pdf

Download (367kB) | Preview

Abstract

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Des) merupakan instrumen strategis yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk mewujudkan demokrasi lokal dan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Namun, praktik di lapangan kerap menunjukkan gejala elite capture, di mana forum musyawarah didominasi oleh aktor formal desa sementara kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat marjinal masih minim keterlibatan, sebagaimana teridentifikasi di Desa Terusan Kempas. Metode: Penelitian ini menggunakan metode normatifdengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 sebagai bahan hukum primer, yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan disandingkan dengan literatur jurnal terkait. Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Musrenbang Dessecara prosedural telah sesuai dengan kerangka normatif, namun derajat inklusivitas partisipasi kelompok marjinal masih rendah. Efektivitasnya sebagai instrumen demokrasi lokal ditentukan oleh empat faktor utama, yakni substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum masyarakat, serta pola kepatuhan warga yang masih cenderung bersifat pragmatis. Diskusi: Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak semata bergantung pada kelengkapan regulasi, melainkan pada sinergi substansi, struktur, dan budaya hukum, sehingga penguatan kapasitas kelembagaan desa dan sosialisasi berkelanjutan menjadi kunci mewujudkan Musrenbang Dessebagai wadah kedaulatan warga yang substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: demokrasi lokal; efektivitas hukum; musyawarah desa; partisipasi masyarakat; perencanaan pembangunan desa
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Nilam Sari
Date Deposited: 15 Oct 2026 08:52
Last Modified: 15 Oct 2026 08:52
URI: http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1490

Actions (login required)

View Item View Item