Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Secara Parsial Berdasarkan Pasal 1320 Kuhperdata (Studi Nomor 344/Skrppt-Pl/2011)”

Sultan, Muhammad (2026) Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Secara Parsial Berdasarkan Pasal 1320 Kuhperdata (Studi Nomor 344/Skrppt-Pl/2011)”. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

Preview	Text 301221010006_MUHAMMAD SULTAN_01_Cover_Abstrak_Pengesahan.pdf Download (847kB) | Preview
Preview	Text 301221010006_MUHAMMAD SULTAN_02_Pendahuluan.pdf Download (497kB) | Preview
Preview	Text 301221010006_MUHAMMAD SULTAN_03_BAB 1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 301221010006_MUHAMMAD SULTAN_04_BAB 2.pdf Download (690kB) | Preview
Preview	Text 301221010006_MUHAMMAD SULTAN_05_BAB 3.pdf Download (845kB) | Preview
	Text 301221010006_MUHAMMAD SULTAN_06_BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB)
Preview	Text 301221010006_MUHAMMAD SULTAN_07_Pustaka_Lampiran.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI MUHAMMAD SULTAN Ilmu Hukum 41%.pdf Download (19MB) | Preview

Abstract

Perjanjian jual beli tanah di bawah tangan secara parsial masih sering terjadi dalam praktik masyarakat, khususnya terhadap tanah yang belum dilakukan pemecahan sertifikat. Praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian, kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana praktik pelaksanaan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan secara parsial berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata (Studi Nomor 344/SKRPPT-PL/2011) ?, 2) Bagaimana Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Secara Parsial Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata (Studi Nomor 344/SKRPPT-PL/2011) Ditinjau Berdasarkan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuhperdata?, 3) Bagaimana implikasi yuridis dan perlindungan hukum bagi para pihak terhadap perjanjian tersebut?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif analitis. Lokasi penelitian dilakukan di Parit 3 Sei Nau Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan secara parsial dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menggunakan surat keterangan kepemilikan tanah dan kwitansi pembayaran sebagai alat bukti. Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, sehingga secara perdata dianggap sah dan mengikat para pihak. Namun demikian, karena tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak disertai pemecahan sertifikat, perjanjian tersebut belum memberikan kepastian hukum yang sempurna terhadap status kepemilikan tanah. Implikasi yuridis yang timbul antara lain potensi sengketa, tumpang tindih hak, kesulitan proses balik nama, dan lemahnya perlindungan hukum bagi pembeli apabila terjadi wanprestasi atau penjualan kepada pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan jual beli tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian Jual Beli, dibawah tangan, Parsial.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nilam Sari
Date Deposited:	23 Oct 2026 03:37
Last Modified:	23 Oct 2026 03:37
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1569

Actions (login required)

View Item