ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Inta, Denada Alfio (2026) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

Preview	Text 301221010038_Denada Alfio Inta_00-Bukti Turnitin.pdf Download (21MB) | Preview
Preview	Text 301221010038_Denada Alfio Inta_01-Cover_Abstrak_Pengesahan.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text 301221010038_Denada Alfio Inta_02-Pendahuluan.pdf Download (332kB) | Preview
Preview	Text 301221010038_Denada Alfio Inta_03-Bab1.pdf Download (734kB) | Preview
Preview	Text 301221010038_Denada Alfio Inta_04-Bab2.pdf Download (514kB) | Preview
	Text 301221010038_Denada Alfio Inta_05-Bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)
Preview	Text 301221010038_Denada Alfio Inta_06-Bab4.pdf Download (326kB) | Preview
Preview	Text 301221010038_Denada Alfio Inta_07-Pustaka.pdf Download (473kB) | Preview

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (nikah siri) melalui perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif di Indonesia. Perkawinan yang tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Sipil sering kali menempatkan anak dalam posisi yang rentan secara hukum, terutama terkait pemenuhan hak nafkah dari ayah kandungnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi dan sinkronisasi yuridis yang signifikan antara hukum positif dan KHI pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan KHI pasal 100, anak yang lahir di luar perkawinan semula hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, ditinjau dari hukum positif melalui interpretasi Putusan MK tersebut yang kemudian diadopsi ke dalam perluasan makna Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak hasil perkawinan tidak tercatat kini memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya termasuk hak atas nafkah, biaya pendidikan, dan waris sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum. Kendati demikian, perlindungan hak nafkah anak ini masih menghadapi hambatan eksekusi di lapangan karena sifat putusan pengadilan yang memerlukan upaya hukum lanjutan (contentious) seperti permohonan isbat nikah atau gugatan asal-usul anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis yang lebih eksekutorial serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan demi menjamin kesejahteraan dan masa depan anak. Jenis penelitian ini tergolong penelitian normatif segala sesuatu kajian dan informasi di dapatkan melalui kepustakaan hukum. Bahan hukum primer yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum skunder di dapat melalui bahan bacaan maupun jurnal dan bahan hukum tersier di dapat melalui ensiklopedia dan majalah. Meskipun secara yuridis formal hak nafkah anak dari nikah siri kini telah diakui oleh hukum positif, penelitian ini menemukan bahwa implementasi di lapangan masih menemui hambatan sarana yang kompleks. Untuk menuntut hak nafkah tersebut, sang ibu harus menempuh jalur peradilan yang panjang melalui gugatan asal-usul anak atau permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama guna memperoleh kepastian hukum tertulis.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nasyabandi Akbar
Date Deposited:	06 Nov 2026 02:26
Last Modified:	06 Nov 2026 02:26
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1628

Actions (login required)

View Item