Implementasi Hukum Islam terhadap Pemberian Hak Mut’ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Tembilahan)

Zulhasida, Nasywa (2026) Implementasi Hukum Islam terhadap Pemberian Hak Mut’ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Tembilahan). Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (671kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (754kB) | Preview
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (675kB)
Preview	Text BAB 4.pdf Download (356kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text TURNITIN SKRIPSI NASYWA ZULHASIDA (301221010031).pdf.pdf Download (28MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum mengenai hak finansial perempuan pasca-perceraian dalam perkara cerai gugat. Hukum positif sebelumnya membebankan nafkah iddah dan mut'ah eksklusif pada cerai talak, merugikan istri yang menggugat cerai akibat kelalaian suami. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa istri dalam cerai gugat berhak memperoleh mut'ah dan iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Namun, penerapannya di Pengadilan Agama Tembilahan kerap berbenturan dengan asas formal hukum acara perdata, khususnya larangan memutus melebihi tuntutan (ultra petita). Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bagaimana implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan, (2) kendala apa saja yang dihadapi hakim dan upaya penyelesaiannya, serta (3) bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tembilahan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling pada dokumen putusan dan informan dari unsur hakim serta staf Posbakum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif yang mengonfrontasikan norma hukum dengan realitas empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan belum optimal dan masih berorientasi pada asas ultra petita, di mana hakim cenderung tidak memberikan hak mut'ah dan iddah secara ex officio jika tidak dimohonkan dalam petitum. Kendala utamanya meliputi rigiditas hukum acara, rendahnya literasi hukum perempuan, serta hambatan eksekusi putusan verstek. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini sejalan dengan maqashid syariah untuk melindungi hak ekonomi perempuan, namun memerlukan penguatan progresivitas hakim serta optimalisasi peran edukasi hukum Posbakum.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Hukum islam, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Hak Mut'ah, Nafkah Iddah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nilam Sari
Date Deposited:	19 Oct 2026 08:35
Last Modified:	19 Oct 2026 08:35
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1519

Actions (login required)

View Item