Formulasi Pembentukan Peraturan Desa tentang Penambatan Perahu di Desa Batang Sari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Perspektif Kewenangan Desa

Tairo, Tairo (2026) Formulasi Pembentukan Peraturan Desa tentang Penambatan Perahu di Desa Batang Sari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Perspektif Kewenangan Desa. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

	Text 301221010066-Tairo-00-Awal.pdf Download (940kB)
	Text 301221010066-Tairo-01-Bab1.pdf Download (526kB)
	Text 301221010066-Tairo-02-Bab2.pdf Download (418kB)
	Text 301221010066-Tairo-03-Bab3.pdf Download (585kB)
	Text 301221010066-Tairo-04-Bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text 301221010066-Tairo-06-Akhir.pdf Download (382kB)
	Text SKRIPSI TAIRO Ilmu Hukum 33%.pdf Download (13MB)

Abstract

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu bentuk kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di Desa Batang Sari, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, aktivitas penambatan perahu merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang mayoritas menggunakan transportasi perairan. Namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur penambatan perahu sehingga menimbulkan persoalan ketertiban, keamanan, serta kepastian hukum dalam pemanfaatan wilayah perairan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan desa dalam pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengkaji proses formulasi pembentukan Peraturan Desa tentang penambatan perahu di Desa Batang Sari, serta merumuskan konsep ideal pembentukan Peraturan Desa mengenai penambatan perahu dalam perspektif kewenangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa mengenai penambatan perahu sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala desa dalam rangka menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat desa. Akan tetapi, proses formulasi pengaturan tersebut belum terlaksana secara optimal karena belum adanya regulasi khusus dan belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam pengelolaan penambatan perahu di wilayah desa. Oleh karena itu, diperlukan konsep ideal pembentukan Peraturan Desa yang disusun berdasarkan prinsip partisipatif, kepastian hukum, dan kebutuhan masyarakat lokal agar tercipta pengaturan yang efektif, tertib, dan sesuai dengan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan daerah.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Pembentukan Peraturan Desa, Penambatan Perahu, Kewenangan Desa, Desa Batang Sari
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nilam Sari
Date Deposited:	17 Sep 2026 04:15
Last Modified:	17 Sep 2026 04:15
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1143

Actions (login required)

View Item