Implementasi Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir

Haironi, Haironi (2026) Implementasi Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, 4 (1). ISSN 2987-4475

Text 211.+Haironi+2132-2145.pdf Download (460kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD, serta implikasi hukum dan tata kelola pemerintahan desa akibat tidak optimalnya fungsi pengawasan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Ketua BPD, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari telah dilaksanakan melalui keterlibatan BPD dalam pembahasan APBDes, pengawasan pelaksanaan pembangunan desa, serta evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Namun pelaksanaannya belumoptimal karena pengawasan masih bersifat administratif dan formalitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia anggota BPD, minimnya pelatihan dan pembinaan, rendahnya partisipasi masyarakat, faktor hubungan sosial dan budaya kekeluargaan di lingkungan desa, serta kurangnya transparansi penggunaan keuangan desa. Tidak optimalnya pengawasan tersebut menimbulkan implikasi hukum dan tata kelola pemerintahan desa berupa meningkatnya potensi maladministrasi dan penyalahgunaan anggaran, lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	pengawasan BPD, akuntabilitas, keuangan desa, pemerintahan desa, goodgovernance.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nilam Sari
Date Deposited:	30 Sep 2026 02:25
Last Modified:	30 Sep 2026 02:25
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1295

Actions (login required)

View Item