Akbar, Nasyabandi (2026) Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.
![[thumbnail of 301221010010_Nasyabandi Akbar_01-Cover_Abstrak_Pengesahan.pdf]](https://repository.unisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png "301221010010_Nasyabandi Akbar_01-Cover_Abstrak_Pengesahan.pdf") |
Text
301221010010_Nasyabandi Akbar_01-Cover_Abstrak_Pengesahan.pdf Download (2MB) |
|
Text
301221010010_Nasyabandi Akbar_02-Pendahuluan.pdf Download (597kB) |
|
Text
301221010010_Nasyabandi Akbar_03-Bab1.pdf Download (535kB) |
|
Text
301221010010_Nasyabandi Akbar_04-Bab2.pdf Download (498kB) |
|
Text
301221010010_Nasyabandi Akbar_05-Bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB) |
|
Text
301221010010_Nasyabandi Akbar_06-Bab4.pdf Download (244kB) |
|
Text
301221010010_Nasyabandi Akbar_00-Bukti Turnitin.pdf Download (18MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang tegas mengenai kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik, menganalisis urgensi pengaturannya dalam perspektif kepastian hukum, serta merumuskan konsep ideal pengaturannya dalam perspektif kepastian hukum yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, interpretatif, dan argumentatif dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak mengatur secara khusus bentuk, batasan, maupun mekanisme pemberian sanksi mendidik, sedangkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan penafsiran yang luas terhadap tindakan disiplin yang dilakukan guru. Kondisi tersebut mengakibatkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi guru dalam menjalankan fungsi pembinaan peserta didik. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik memiliki urgensi yang tinggi guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Adapun konsep ideal yang dapat diwujudkan adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur bentuk, batasan, dan mekanisme pemberian sanksi mendidik oleh guru berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, sehingga tercipta kepastian hukum yang berkeadilan bagi guru maupun peserta didik.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kewenangan Profesi Guru, Sanksi Mendidik, Perspektif Kepastian Hukum |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nilam Sari |
| Date Deposited: | 30 Sep 2026 03:00 |
| Last Modified: | 30 Sep 2026 03:00 |
| URI: | http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1298 |
Actions (login required)
 |
View Item |