Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Rina, Sah (2026) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

Preview	Text 301221010039-Sah Rina-00-Awal.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 301221010039-Sah Rina-01-Bab1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 301221010039-Sah Rina-02-Bab2.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 301221010039-Sah Rina-03-Bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text 301221010039-Sah Rina-04-Bab4.pdf Download (373kB) | Preview
Preview	Text 301221010039-Sah Rina-06-Akhir.pdf Download (405kB) | Preview
Preview	Text SKRIPS NEW REVISI SAHRINA, S NEW.docx.pdf Download (14MB) | Preview

Abstract

Perbuatan pidana pencucian uang dalam perkembangannya telah berkembang dengan pesat. Tanpa disadari, perbuatan itu merupakan pencucian uang, setelah adanya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2002, baru diketahui bahwa banyak perbuatan itu ternyata tindak pidana aturan pencucian uang. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan aturan hukum yang pada praktiknya harus dapat dilaksanakan oleh para pelaksana undang-undang. Undang-undang pun harus bergerak mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan pengetahuan khususnya untuk mengimbangi pergerakan laju kriminalitas, sehingga undang-undang diadakan perubahan dan amandemen supaya tetap tegak, tetapi dapat mengikuti perubahan-perubahan. Rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan yaitu: bagaimanakah tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan pencucian uang dalam putusan Studi Kasus Nomor: 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif dan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Data dan sumber data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder melalui buku-buku, skripsi, tesis, jurnal maupun internet dan bahan hukum tersier berupa kamus bahassa Indonesia dan kamus hukum. Anlisa data yang digunakan adalah kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa pembuktian menempati posisi sentral dalam hukum acara pidana. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pembuktian pencucian uang (money laundering) mempunyai 2 (dua) teori yang sekilas berlawanan, namun sebenarnya tidak berlawanan. Di dalam KUHP, teori pembuktian yang digunakan adalah teori pembuktian biasa dimana jaksa mempunyai kewajiban membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana money laundering. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai teori pembuktian terbalik dimana terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam melakukan pencucian uang. Teori pembuktian terbalik dalam undang-undang tersebut adalah teori pembuktian terbatas dan berimbang. Artinya, bahwa jaksa penuntut umum berusaha meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Proses pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil yang dimaksud adalah kenyataan bahwa telah terjadi sesuatu perbuatan yang termasuk tindak pidana.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nilam Sari
Date Deposited:	07 Oct 2026 09:51
Last Modified:	07 Oct 2026 09:51
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1429

Actions (login required)

View Item