Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

Nurasiah, Nurasiah (2026) Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4 (4). ISSN 3026-2917

[thumbnail of 9409+Pelaksanaan+Tugas+Perangkat+Desa+Bidari+Tanjung+Datuk+Kecamatan+Mandah+Kabupaten+Indragiri+Hilir+Berdasarkan+Permendagri+Nomor+84+Tahun+2015.pdf]
Preview
Text
9409+Pelaksanaan+Tugas+Perangkat+Desa+Bidari+Tanjung+Datuk+Kecamatan+Mandah+Kabupaten+Indragiri+Hilir+Berdasarkan+Permendagri+Nomor+84+Tahun+2015.pdf

Download (161kB) | Preview

Abstract

ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas perangkat Desa Bidari Tanjung Datuk pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan struktur organisasi dan pembagian tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Perangkat desa telah melaksanakan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan desa sesuai dengan fungsi masing-masing. Namun demikian, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan keterlambatan pelayanan administrasi, kurang tertibnya pengelolaan arsip desa, serta belum efektifnya koordinasi antarperangkat desa. Adapun faktor-faktor yang menghambat kinerja perangkat desa meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya kemampuan administrasi dan teknologi informasi, kurangnya kedisiplinan kerja, lemahnya sistem pengelolaan arsip, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, perbaikan sistem administrasi, penguatan koordinasi, serta penyediaan fasilitas yang memadai guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, profesional, transparan, dan akuntabel

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan Tugas, Perangkat Desa, Pemerintahan Desa, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Kinerja Perangkat Desa
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Nilam Sari
Date Deposited: 12 Oct 2026 03:39
Last Modified: 12 Oct 2026 03:39
URI: http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1457

Actions (login required)

View Item View Item