Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Pegadaian Berlapis Sepeda Motor Oleh Kreditur di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Tanjung Marola, M. Nur (2026) Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Pegadaian Berlapis Sepeda Motor Oleh Kreditur di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

Preview	Text 301221010035_M. NUR TANJUNG MAROLA_01_COVER_ABSTRAK_PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 301221010035_M. NUR TANJUNG MAROLA_02_PENDAHULUAN.pdf Download (415kB) | Preview
Preview	Text 301221010035_M. NUR TANJUNG MAROLA_03_BAB I.pdf Download (631kB) | Preview
Preview	Text 301221010035_M. NUR TANJUNG MAROLA_04_BAB II.pdf Download (658kB) | Preview
	Text 301221010035_M. NUR TANJUNG MAROLA_05_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (560kB)
Preview	Text 301221010035_M. NUR TANJUNG MAROLA_06_BAB IV.pdf Download (473kB) | Preview
Preview	Text 301221010035_M. NUR TANJUNG MAROLA_07_PUSTAKA.pdf Download (784kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI M. NUR TANJUNG MAROLA hukum.report 20%.pdf Download (16MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik pegadaian berlapis sepeda motor oleh kreditur di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, serta menganalisis kesesuaian praktik pegadaian berlapis dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan debitur, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik pegadaian berlapis di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana secara optimal. Secara normatif, KUHPerdata telah memberikan perlindungan kepada debitur melalui ketentuan Pasal 1150, Pasal 1155, Pasal 1157, Pasal 1337, dan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur bahwa hak gadai hanya memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menguasai barang sebagai jaminan pelunasan utang, bukan untuk menggadaikan kembali barang milik debitur kepada pihak ketiga. Namun, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa praktik gadai dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, debitur tidak memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta tidak pernah memberikan persetujuan kepada kreditur untuk menggadaikan kembali sepeda motor kepada pihak lain. Praktik pegadaian berlapis tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi debitur dan bertentangan dengan sistem hukum gadai dalam KUHPerdata. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum meliputi rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, tidak adanya perjanjian tertulis, penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur, lemahnya pengawasan terhadap praktik gadai perorangan, kondisi ekonomi debitur yang mendesak, serta masih kuatnya budaya saling percaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penggunaan perjanjian tertulis dalam setiap transaksi gadai, serta penegakan ketentuan KUHPerdata secara konsisten guna memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi debitur dalam praktik gadai perorangan.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Debitur, Pegadaian Berlapis, Sepeda Motor, KUHPerdata.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nilam Sari
Date Deposited:	27 Oct 2026 01:55
Last Modified:	27 Oct 2026 01:55
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1604

Actions (login required)

View Item