Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Rezky Khairunnisa, Elsa (2026) Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

Preview	Text 301221010029_ELSA REZKY KHAIRUNNISA_01- Cover _Abstrak_Pengesahan.pdf Download (588kB) | Preview
Preview	Text 301221010029_ELSA REZKY KHAIRUNNISA_02-Pendahuluan.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text 301221010029_ELSA REZKY KHAIRUNNISA_03-Bab 1.pdf Download (380kB) | Preview
Preview	Text 301221010029_ELSA REZKY KHAIRUNNISA_04-Bab 2.pdf Download (484kB) | Preview
	Text 301221010029_ELSA REZKY KHAIRUNNISA_05-Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB)
Preview	Text 301221010029_ELSA REZKY KHAIRUNNISA_06-Bab 4.pdf Download (278kB) | Preview
Preview	Text 301221010029_ELSA REZKY KHAIRUNNISA_07-Pustaka_Lampiran .pdf Download (668kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI ELSA RIZKY KHAIRUNNISA 37%.pdf Download (21MB) | Preview

Abstract

Penebangan hutan mangrove secara ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana kehutanan yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, meningkatnya abrasi, serta berkurangnya habitat biota laut. Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan penebangan hutan mangrove tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pertanggungjawaban pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Tipidter Polres Indragiri Hilir, pelaku tindak pidana, dan tokoh masyarakat serta didukung dengan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penerapan pertanggungjawaban pidana dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Terhadap penyelesaian melalui restorative justice, tindak pidana penebangan hutan mangrove perlu dilihat berdasarkan karakteristik perbuatan, tingkat kerusakan, serta terpenuhi atau tidaknya persyaratan restorative justice menurut ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana masih menghadapi hambatan berupa kondisi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, kesulitan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta faktor ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mendukung perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Pidana, Penebangan Hutan Mangrove, Restorative Justice, Pemulihan Lingkungan, Penegakan Hukum.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nilam Sari
Date Deposited:	02 Nov 2026 04:23
Last Modified:	02 Nov 2026 04:23
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1627

Actions (login required)

View Item