Supriyadi, Supriyadi (2026) Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pencegahan Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.
Preview |
Text
301211010037_SUPRIYADI_01_COVER_ABSTRAK_PENGESAHAN.pdf Download (548kB) | Preview |
Preview |
Text
301211010037_SUPRIYADI_02_PENDAHULUAN.pdf Download (630kB) | Preview |
Preview |
Text
301211010037_SUPRIYADI_03_BAB I.pdf Download (760kB) | Preview |
Preview |
Text
301211010037_SUPRIYADI_04_BAB II.pdf Download (604kB) | Preview |
![[thumbnail of 301211010037_SUPRIYADI_05_BAB III.pdf]](https://repository.unisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png "301211010037_SUPRIYADI_05_BAB III.pdf") |
Text
301211010037_SUPRIYADI_05_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (777kB) |
Preview |
Text
301211010037_SUPRIYADI_06_BAB IV.pdf Download (440kB) | Preview |
Preview |
Text
301211010037_SUPRIYADI_07_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (568kB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI SUPRIYADI Hukum.report 16%.pdf Download (16MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis efektivitas peran PKD dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKD telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang, sedangkan pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan pemilu. Dalam penanganan pelanggaran, PKD menerima laporan, melakukan penelusuran informasi, mengumpulkan data, dan meneruskan temuan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sulitnya pembuktian praktik politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, keterbatasan sumber daya pengawas, luas wilayah pengawasan, serta masih kuatnya budaya politik transaksional. Meskipun demikian, peran PKD dalam mencegah dan menindak praktik politik uang dapat dikategorikan cukup efektif karena mampu meningkatkan pengawasan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dan mendorong terciptanya pemilu yang lebih berintegritas. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan penguatan kapasitas pengawas, peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nilam Sari |
| Date Deposited: | 04 Nov 2026 03:10 |
| Last Modified: | 04 Nov 2026 03:10 |
| URI: | http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1633 |
Actions (login required)
 |
View Item |