Implementasi Peraturan Daerah Nonom 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir

Kusumawati, Sri (2024) Implementasi Peraturan Daerah Nonom 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

Text SRI KUSUMAWATI.pdf Restricted to Repository staff only until 2024. Download (2MB)

Abstract

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu dinas di Kabupaten Indragiri Hilir yang bertugas menerima pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Badan Pendapatan Daerah ini mengelola pendapatan yang masuk ke dalam kas daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Badan Pendapatan Daerah yang mengelola beberapa penerimaan pajak daerah. Rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir ? dan Apa saja Kendala terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir ? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris/sosiologis yang dapat diperoleh dengan langsung kelapangan yaitu dengan cara membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normative (das sollen) dengan kenyataan (das sein) yang terjadi dalam masyarakat. Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir. Kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan rasio efektivitasnya selama periode 2021-2023 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, implementasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sudah berada pada tingkat yang sangat efektif. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Secara umum Pajak Daerah menyumbang penerimaan 57% sampai dengan 70% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Apa saja Kendala terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir. Kendala-kendala yang dijumpai, disaat dilakukannya pengelolaan pajak daerah adalah : Target yang ditentukan belum memenuhi analisa yang akurat; Keterbatasan SDM aparatur pajak daerah; Masyarakat belum taat membayar pajak daerah daerah; Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana bagi para petugas lapangan. Apa saja Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir. Masih belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan asli daerah. Beberapa strategi yang perlu dilakukan, meliputi antara lain: Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah, Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, Melakukan monitoring rutin dan evaluasi, Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD, Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah, dan Pembuatan Tim PAD lintas Sektor.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > KG Constitutional law
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Resti Dwi Monica
Date Deposited:	18 Jun 2025 05:02
Last Modified:	18 Jun 2025 05:02
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/618

Actions (login required)

View Item