Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Asmadi, Asmadi (2023) Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

	Text 301191010013_Asmadi-00-Awal.pdf Download (211kB)
	Text 301191010013_Asmadi-01-Bab1.pdf Download (208kB)
	Text 301191010013_Asmadi-02-Bab2.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text 301191010013_Asmadi-03-Bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text 301191010013_Asmadi-04-Bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (31kB)
	Text 301191010013_Asmadi-06-Akhir.pdf Download (75kB)

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak serta kewajiban DPRD. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut seharusnya ada penguatan legislasi DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik. Rumusan Masalah Bagaimana Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ? dan Apa Kendala dan Upaya Implementasi dalam mengatasi Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ? Penelitian ini adalah penelitian sosiologis yang bersifat deskriptif, tehnik analisis data secara yang didapat dilapangan, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pengawasan politis sangat terkait dengan kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kendala dan Upaya Implementasi dalam mengatasi Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 1) Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.2) Banyaknya produk Peraturan Daerah yang dikeluarkan setiap tahun yang tidak segera diikuti dengan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan.3) Peraturan Bupati dibuat hanya oleh eksekutif tanpa adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Indragiri Hilir mengenai isi dari Peraturan tersebut.4) Belum maksimalnya kemampuan anggota DPRD khususnya Badan Perancangan Peraturan Daerah dalam memahami Peraturan Daerah.5) Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah terhadap masyarakat.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > KG Constitutional law
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Resti Dwi Monica
Date Deposited:	18 Jun 2025 07:19
Last Modified:	18 Jun 2025 07:19
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/622

Actions (login required)

View Item