Implementasi Kewajiban Izin Trayek Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek (Studi Pada Angkutan Penumpang Umum Di Jalan)

Kartika, Dani (2024) Implementasi Kewajiban Izin Trayek Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek (Studi Pada Angkutan Penumpang Umum Di Jalan). Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

Text SKRIPSI TUNTAS.pdf Restricted to Repository staff only until 2024. Download (2MB)

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek yang mengalami satu kali perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan ketertiban dalam arus lalu lintas orang atau barang dalam wilayah kabupaten dan menyelenggarakan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengamatan awal yang penulis lakukan menunjukkan bahwa terdapat 2 masalah dalam implementasinya, yaitu masalah syarat izin yang kurang dan kendala proses permohonan perizinan trayek. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis bagaimanakah bagaimana pelaksanaan, apa yang menjadi kendala dan apa upaya untuk mengatasi kendala, dalam implementasi kewajiban izin trayek angkutan penumpang umum di jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris sosiologis yang didahului dengan pengamatan awal. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Perusahaan Angkutan dan penumpang/masyarakat. Alat pengumpul data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Setelah data dikumpulkan lalu dianalisa dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kewajiban Izin Trayek Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 menjadi Nomor 3 Tahun 2019. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban izin trayek di Indragiri Hilir mencakup 3 hal, yaitu kendala administrasi, SDM dan pengetahuan masyarakat. Upaya yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan dalam menangani kendala yang terjadi adalah dengan melakukan pendampingan pengurusan administrasi, peningkatan kemampuan pegawai dan sosialisasi kepada masyarakat.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > KG Constitutional law
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Resti Dwi Monica
Date Deposited:	18 Jun 2025 07:33
Last Modified:	18 Jun 2025 07:33
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/623

Actions (login required)

View Item