Pemberhentian Kepala Desa Tanpa Mekanisme Judicial: Studi Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tobak, Tobak (2026) Pemberhentian Kepala Desa Tanpa Mekanisme Judicial: Studi Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

Preview	Text 301221010061-Tobak-00-Awal.pdf Download (815kB) | Preview
Preview	Text 301221010061-Tobak-01-Bab1.pdf Download (458kB) | Preview
Preview	Text 301221010061-Tobak-02-Bab2.pdf Download (346kB) | Preview
	Text 301221010061-Tobak-03-Bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
Preview	Text 301221010061-Tobak-04-Bab4.pdf Download (250kB) | Preview
Preview	Text 301221010061-Tobak-06-Akhir.pdf Download (341kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI TOBAK Ilmu Hukum. 34%.pdf Download (13MB) | Preview

Abstract

Pemberhentian kepala desa merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan stabilitas pemerintahan, perlindungan hak jabatan, serta prinsip demokrasi di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada bupati/wali kota. Namun, mekanisme tersebut dinilai menimbulkan persoalanyuridiskarenapemberhentiandapatdilakukantanpamelaluimekanisme judicial atau putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, konflik politik lokal, serta ketidakpastian hukum terhadap kedudukan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai pemberhentian kepala desa atas usulan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, serta merumuskan konsep ideal mekanisme pemberhentian kepala desa yang menjamin keadilan prosedural dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian kepala desa dalam Undang-Undang Desa masih memberikan ruang dominasikewenangan administratif tanpa adanya pengujian melalui lembaga peradilan. Hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip due process of law, asaskepastian hukum, asas kecermatan, serta asas perlindungan terhadap hak-hak pejabat pemerintahan. Selain itu, tidak adanya mekanisme judicial menyebabkan kepala desa berada dalam posisi yang rentan terhadap kepentingan politik lokal. Oleh karenaitu,diperlukan konsep ideal berupa mekanisme pemberhentian kepala desa yang melibatkan proses pengujian atau kontrol judicial, baik melalui peradilan tata usaha negara maupun mekanisme quasi peradilan administratif, sehingga tercipta keseimbangan antara pengawasan pemerintahan desa dan perlindungan hak hukum kepala desa.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nilam Sari
Date Deposited:	23 Oct 2026 07:41
Last Modified:	23 Oct 2026 07:41
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1573

Actions (login required)

View Item