Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Tumpang Tindih di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Gresnia, Enggel (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Tumpang Tindih di Tinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

Text SKRIPSI ENGGEL GRESNIA 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang ats hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Dari uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan yaitu : (1). Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Tumpang Tindih di Tinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (2). Bagaimana Upaya Penyelesaian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Tumpang Tindih di Tinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian sebagai ciri khas dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas tentang asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Para Pemegang Hak Atas Tanah Bilamana Terjadi Tumpang Tindih Kepemilikan Sebidang Tanah yaitu sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, bahwa surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan Pemegang hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak mendapatkan perlindungan hukum setelah adanya keputusan pencabutan atas sertipikat tanah tersebut karena menganut sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yaitu sistem publikasi negatif (tidak mutlak) yang mengandung unsur positif. Proses Penyelesaian Sengketa Sertifikat Gandadapat diselesaikan dengan proses pembuktian melalui Badan Pertanahan Nasional yaitu melalui mediasi dan hasil penyelesaian mediasi akan membatalkan salah satu sertifikat antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya apabila tidak menemukan penyelesaian maka dilanjutkan dengan melalui proses lembaga peradilan

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > KD Civil Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Resti Dwi Monica
Date Deposited:	13 Jun 2025 08:54
Last Modified:	13 Jun 2025 08:54
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/577

Actions (login required)

View Item