Tinjauan Yuridis Penanganan Satwa Liar Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Neregi Nomor 16 Tahun 2020 (studi di Kabupaten Indragiri Hilir)

Suhairi, Beny (2024) Tinjauan Yuridis Penanganan Satwa Liar Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Neregi Nomor 16 Tahun 2020 (studi di Kabupaten Indragiri Hilir). Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

Text File Skripsi Hukum-Beny Suhairi SH.pdf Restricted to Repository staff only until 2024. Download (6MB)

Abstract

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenkelatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang terdapat pada pasal 7 yang berbunyi Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertugas menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran. Rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana Tinjauan Yuridis Penanganan Satwa Liar Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 (Studi Di Kabupaten Indragiri Hilir) dan apa kendala yuridis dan Sosiologis Penanganan Satwa Liar Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hilir). Metode penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (library riseach). Penelitian ini dengan menganalisis Tinjauan Yuridis Penanganan Satwa Liar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 (studi di Kabupaten Indragiri Hilir ). Hasil penelitian dan pembahasan tinjauan yuridis penanganan satwa liar Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tabun 2020 ( Studi Di Kabupaten Indragiri Hilir )Produk hukum daerah sebagai salah barian dalam sebuah konsep negara hukum menempati posisi paling terakhir dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, serta merupakan hasil dari Kewenanyan yang dimiliki daerah yang diberi kewenangan otonom serta berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, sehingga terdapat peraturan mentri tersebut Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi adanya kekosongan hukum terhadap aturan pelaksanaan tersebut. Kendala yuridis dan sosiologis Penanganan Satwa Liar Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tabun 2020 ( Studi Di Kabupaten Indragiri Hilir ). Adapun yang menjadi kendala Yuridis dan Sosiologis Penanganan Satwa Liar Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 diantaranya yaitu : Komplik Peraturan, Inkonsistensi Peraturan, Multi Tafsir Peraturan, Tidak Operasional.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > KF Criminal Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Resti Dwi Monica
Date Deposited:	23 Jun 2025 03:21
Last Modified:	23 Jun 2025 03:21
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/662

Actions (login required)

View Item