Tinjauan Yuridisperjanjian dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan Ma. No. 1912k PDT/2010)

Alfarizi, M. (2026) Tinjauan Yuridisperjanjian dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan Ma. No. 1912k PDT/2010). Diploma thesis, Universitas Islam Indragiri.

Preview	Text 301211010059_M.ALFARIZI_HALAMAN SAMPUL & PENGESAHAN.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text 301211010059_M.ALFARIZI_KATA PENGANTAR & DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 301211010059_M.AlFARIZI_01_BAB1.pdf Download (778kB) | Preview
Preview	Text 301211010059_M.ALFARIZI_02_BAB2.pdf Download (721kB) | Preview
	Text 301211010059_M.ALFARIZI_03_BAB3.pdf Restricted to Repository staff only Download (889kB)
Preview	Text 301211010059_M.ALFARIZI_04_BAB4.pdf Download (556kB) | Preview
Preview	Text 301211010059_M.ALFARIZI_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (682kB) | Preview
Preview	Text TURNITIN ALFARIZI.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pemberian kredit perbankan dalam praktiknya selalu mengandung risiko macet, sehingga bank wajib mengamankan penyaluran dana tersebut dengan agunan yang kuat, salah satunya berupa Hak Tanggungan atas tanah. Namun, dalam pelaksanaan nya sering kali timbul sengketa hokum terkait keabsahan perjanjian jaminantersebut, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1912 K/Pdt/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap keabsahan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan serta rasio deciden di (pertimbanganhukum) majelis hakim dalam memutusperkaratersebut. Jenis penelitian ini tergolong penelitian Normatif segala sesuatu kajian dan informasi di dapat kan melalui keadaan atau peristiwa di lapangan sesuai pada Putusan MA. No. 1912k/Pdt/2010 dan sesuai pada kejadian yang di bahas dalam penulisan skripsi tersebut. Hasil penelitian menunjuk kan bahwa pembebanan Hak Tanggungan harus memenuhi perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang sah demi menjamin kepastian hokum bagi bank sebagai kreditur. Hak Tanggungan adalah bentuk jaminan kepastian hukum yang sangat vital dalam dunia perbankan, pembiayaan, dan properti di Indonesia. Secara yuridis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Hak Tanggungan didefinisikan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, untuk pelunasan utang tertentu. Di dalam kasus yang di angkat terjadi ketidak sinambungan antara debitur dan kreditur yakni terjadi perselisian dimana pada pihak debitur merasa pihak debitur menjual tanah agunan secara sepihak tampa adanya pemberitahuan sebelumnya dikarenakan pihak debitur tidak dapat membayar peminjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun pihak kreditur menyatakan bahwa pihak mereka yakni PT. Bank BCA Blitar telah melakukan sesuai dengan prosedur perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dikarenakan tidak menemui titik terang, maka permasalahan ini sampai kepada persidangan dengan di tetap kannya Putusan MA. No. 1912k/Pdt/2010 preferen. Pertimbangan hukum hakim menegaskan bahwa asasi ktikad baik dan kehati-hatian perbankan (prudential banking principle) harus diterapkan secara ketat saat analisis agunan. Ketidak hati-hatian bank dalam memverifikasi status kepemilikan objek jaminan mengakibatkan perjanjian jaminan tersebut batal demi hokum atau tidak dapat dieksekusi, schingga bank kehilangan hak preferennya.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nilam Sari
Date Deposited:	12 Nov 2026 08:34
Last Modified:	12 Nov 2026 08:34
URI:	http://repository.unisi.ac.id/id/eprint/1649

Actions (login required)

View Item